Program Indonesia Terampil (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan jalan masuk, dan kesempatan belajar dari pemerintah. Di mana PIP ini diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. (pip.kemdikbud.go.id)

Diketahui, PIP dirancang untuk membantu slot gacor hari ini buah hati-buah hati usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Baik melewati jalanan formal SD sampai SMA/SMK dan jalanan non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus.

Di situs pip.kemdikbud.go.id hal yang demikian juga dibuktikan melewati program (PIP) ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya segera maupun tidak segera.

Berdasarkan alur pengusulan PIP ialah dari pihak sekolah mengusulkan para siswanya untuk mendapatkan bantuan PIP melewati aplikasi tertentu yang dibuat oleh Kemendikbud. Kerja usul hal yang demikian umumnya dilakukan oleh Operator Sekolah dengan melihat tingkat ekonomi keluarga siswa, keluarga miskin atau rentan miskin yang diutamakan.

Penentuan menerima dan tidaknya selanjutnya menjadi keputusan atau urusan pusat (Kemdikbud). Bagi yang lolos akan menerima Kartu PIP dan juga diminta membuat rekening pada bank yang ditunjuk pemerintah. Pencairan dikerjakan oleh orang tua siswa bagi yang belum memiliki KTP (kebanyakan tingkat SD dan SMP) bersama siswa yang bersangkutan.

Akhir-akhir ini di beberapa daerah dan wilayah banyak siswa SD yang secara tiba-tiba menerima “Sertifikat PIP”. Sertifikat hal yang demikian banyak dinilai sebagai hal yang kurang pas. Pasalnya ada hal-hal yang masih menjadi tanda tanya, lebih-lebih pada guru dan orang tua siswa penerima PIP.

Pertama, pada umumnya sertifikat hanya mencantumkan logo intansi/lembaga/organisasi/perusahaan berhubungan sebagai pihak pemberi. Kemudian dicantumkan nama penerima dan data penerima, ada juga yang ditempel foto penerima. Tapi pada Sertifikat PIP ini justru ada foto dan nama tokoh yang tidak ada kaitannya dengan PIP.

Kedua, menurut undang-undang pengusulan PIP, yang mengusulkan seorang siswa menerima PIP adalah pihak sekolah yang bersangkutan. Jelas bukan dari pihak lain seperti partai politik atau fraksi tertentu. Tapi, pada Sertifikat PIP hal yang demikian ada klaim diusulkan oleh fraksi tertentu di DPR RI.

Ketiga, Sertifikat PIP yang diterimakan dinilai tidak ada fungsinya sama sekali bagi siswa, pihak sekolah maupun orang tuanya. Mengingat para penerima PIP sudah dibuatkan Kartu PIP dari Kemdikbud, dan menjadi salah satu syarat pencairan bantuan PIP.

Keempat, tahun 2023 ini adalah tahun politik. Terkait dengan gambar tokoh nasional yang tercetak dalam Sertifikat PIP ini banyak menduga sebagai ajang sosialisasi partai politik atau tokoh tertentu. Orang lazim menyebutnya sebagai ajang kampanye.

Kelima, dikala mempertimbangkan waktu penyerahan pihak pemberi tidak melihat keadaan orang tua siswa yang sibuk bekerja memulihkan ekonomi pasca pandemi. Merupakan dengan mempertimbangkan waktu, tapi tiba-tiba diundur waktunya. Sertifikat itersebut jelas kurang menghargai para orang tua penerima PIP yang telah melowongkan waktu dengan libur bekerja.

Pihak sekolah maupun orang tua penerima PIP bertanya-tanya apa tujuan slot888 dari pemberian Sertifikat PIP ini. Terkait orang tua melontarkan pertanyaan ke petugas yang menyerahkan sertifikat malah, orang tua siswa tidak menerima jawaban yang jelas dan cermat.

Terkait hal hal yang demikian, tentunya perlu ada pihak-pihak mempunyai wewenang untuk mencari tahu dan memberi penjelasan berhubungan penyerahan Sertifikat PIP oleh Fraksi tertentu di DPR RI. Masyarakat masih menunggu aksi dari Dinas , DPRD Kabupaten/Kota, maupun dari Bawaslu Kabupaten/Kota.